 |
| Wakil Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis) Jeje Zaenuddin |
Dakwah Jateng. Wakil Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis) Jeje Zaenuddin menilai ada pihak-pihak yang mempunyai akses kuat kepada lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengkriminalisasi ulama dan aktivis Islam yang kritis pada penguasa.
“Saya menilai itu bukan skenario negara, tetapi mungkin saja ada pihak-pihak yang punya akses kuat ke lembaga-lembaga penegak hukum untuk memengaruhi kebijakan negara di bidang hukum, di mana mereka tidak suka dan memusuhi kepentingan politik umat Islam. Sehingga para penegak hukum terkesan berat sebelah,” ujarnya seperti diberitakan Tabloid Media Umat Edisi 190: Kekuatan Besar di Balik Kriminalisasi Ulama dan Ormas Islam, 6 – 19 Jumadil Awal 1438 H/ 3 – 16 Februari 2017.
Menurutnya, hal itu (intervensi terhadap aparatur hukum) bisa saja terjadi dilakukan oleh pihak tertentu yang sangat disegani oleh penguasa. “Umpamanya oknum partai penguasa, untuk melemahkan lawan lawan politiknya. Tapi hal itu tentu saja akan sulit dibuktikan namanya juga intervensi politik,” katanya.
Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara hukum tentu saja wajib bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu hukum harus jadi panglima dalam segala kebijakan negara, dan seluruh warga negara diperlakukan sama di depan hukum.
“Tidak boleh hukum dijadikan alat kepentingan politik penguasa untuk memberangus lawan politiknya. Dan tidak boleh bersikap diskriminasi terhadap salah seorang atau kelompok orang dari warga negara,” pungkasnya.(mediaumat.com, 5/2/2017)
“Saya menilai itu bukan skenario negara, tetapi mungkin saja ada pihak-pihak yang punya akses kuat ke lembaga-lembaga penegak hukum untuk memengaruhi kebijakan negara di bidang hukum, di mana mereka tidak suka dan memusuhi kepentingan politik umat Islam. Sehingga para penegak hukum terkesan berat sebelah,” ujarnya seperti diberitakan Tabloid Media Umat Edisi 190: Kekuatan Besar di Balik Kriminalisasi Ulama dan Ormas Islam, 6 – 19 Jumadil Awal 1438 H/ 3 – 16 Februari 2017.
Menurutnya, hal itu (intervensi terhadap aparatur hukum) bisa saja terjadi dilakukan oleh pihak tertentu yang sangat disegani oleh penguasa. “Umpamanya oknum partai penguasa, untuk melemahkan lawan lawan politiknya. Tapi hal itu tentu saja akan sulit dibuktikan namanya juga intervensi politik,” katanya.
Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara hukum tentu saja wajib bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu hukum harus jadi panglima dalam segala kebijakan negara, dan seluruh warga negara diperlakukan sama di depan hukum.
“Tidak boleh hukum dijadikan alat kepentingan politik penguasa untuk memberangus lawan politiknya. Dan tidak boleh bersikap diskriminasi terhadap salah seorang atau kelompok orang dari warga negara,” pungkasnya.(mediaumat.com, 5/2/2017)
Posting Komentar